Surat Keputusan

Standar Pelayanan Minimal Perguruan Tinggi

admin — Fri, 10 Jul 2009 08:06:31 +0000

Kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh ketersediaan layanan pendidikan yang prima bagi peserta didik.

Melalui Surat Edaran DIKTI nomor 2920/D/T/2007 tertanggal 28 November 2007 tentang penetapan daya tampung mahasiswa, dijelaskan berbagai indikator standar layanan yang diperlukan.

Selengkapnya silakan download dari link ini:

http://www.ziddu.com/download/5548596/SEDirjenDiktNo2920DT2007.zip.html

Panduan Sertifikasi Dosen

admin — Wed, 01 Jul 2009 07:59:40 +0000

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan hidup dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi.

Proses sertifikasi dilakukan oleh sertifikator, atau asesor, yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen setelah mengikuti pembekalan sertifikasi, dan mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.

Tim Sertifikasi Dosen dibentuk untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan program Sertifikasi Dosen. Pedoman ini terdiri dari tiga buku yaitu (1) Naskah Akademik, (2) Penyusunan Portofolio dan (3) Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data. Ketiga buku ini wajib digunakan oleh semua pihak yang bertugas menyelenggarakan program tersebut. Pedoman ditetapkan berlaku untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen tahun 2008.

Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Sertifikasi Dosen dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini. Semoga program berjalan baik.

Jakarta, Juni 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Selengkapnya tentang SERTIFIKASI DOSEN, silakan download dari link ini:

http://www.ziddu.com/download/5423823/panduanserdos.rar.html (RAR File)

http://www.ziddu.com/download/5423872/panduanserdos.zip.html (WINZIP File)

Peraturan Menteri No.82 tahun 2008

admin — Sat, 03 Jan 2009 04:34:14 +0000

Permen 82 tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009.

Permen ini berisi antara lain:

Kisi-Kisi UASBN tahun 2009, mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia.

Selengkapnya DOWNLOAD DISINI.

UU No 13 Tahun 2003

admin — Fri, 19 Dec 2008 08:56:49 +0000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil
maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan
dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam
pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak
dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena
itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e
perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan;

Selengkapnya Download GRATIS DISINI

Peraturan Permainan Sepak Bola

admin — Fri, 19 Dec 2008 03:43:43 +0000

Sepak bola adalah olah raga yang paling banyak peminatnya. Untuk lebih mengenal sepak bola, akan lebih afdhol kalau kita mengetahui lebih detil bagaimana rule/law/peraturan sepakbola. Mulai dari ukuran lapangan, gawang, ukuran bola dsb.

Bila anda tertarik tentang peraturan sepak bola, saya memiliki filenya langsung dari FIFA.

Silakan download DISINI

Undang-Undang tentang Mahkamah Agung

admin — Fri, 19 Dec 2008 01:50:55 +0000

Kamis, 19 Desember 2008. DPR dinilai tergesa-gesa dalam menyetujui RUU tentang Mahkamah Agung, karena tidak membuka kesempatan diadakan lobi lebih dahulu seperti biasanya terhadap fraksi yang tidak sepakat. Masih terdapat permasalahan antara lain: soal usia hakim agung, transparansi dan akuntabilitas keuangan MA, serta kewenangan Komisi Yudisial.

Draft Final RUU MA (Mahkamah Agung) selengkapnya dapat dilihat DISINI

Olah raga: Peraturan Futsal

admin — Wed, 17 Dec 2008 07:36:21 +0000

CATATAN MENGENAI PERATURAN PERMAINAN FUTSAL
Modifikasi
Dengan menghormati kesepakatan dari asosiasi-asosiasi terkait dan yang telah menyiapkan prinsip-prinsip dari peraturan-peraturan ini, Peraturan Permainan Futsa ini dapat diubah penerapannya untuk disesuaikan dengan perintah-perintah pemula khususnya yang berusia di bawah 16 tahun, wanita, untuk pemain yang sudah cukup berumur (melebihi 35 tahun) dan pemain yang memiliki kekurangan-kekurangan tertentu.
Hal-hal yang diperbolehkan untuk diadakan perubahan-perubahan adalah :
- Ukuran lapangan;
- Ukuran, berat dan bahan dari bola;
- Lebar dan tinggi mistar gawang;
- Durasi babak/periode permainan;
- Penggantian/pemain cadangan;
Pria dan wanita
Berkenan dengan jenis kelamin, peraturan-peraturan tentang Wasit, Pemain, dan Para Petugas lainnya adalah berlaku sama baik bagi jenis kelamin pria maupun wanita.

Selengkapnya DOWNLOAD DISINI

Olah Raga: Peraturan Golf

admin — Wed, 17 Dec 2008 07:06:04 +0000

Peraturan Golf dan Peraturan Status Amatir 2008-2011 yang dikeluarkan oleh The R&A ada 2 versi:

DOWNLOAD GRATIS DISINI:

Versi Inggris

Versi Indonesia

Permen 40 Tahun 2008

admin — Tue, 16 Dec 2008 08:19:40 +0000

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Download GRATIS Disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999

admin — Mon, 15 Dec 2008 07:27:32 +0000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan
pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi;

2d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c
perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

SELENGKAPNYA SILAKAN DOWNLOAD DISINI